Abaikan K3, Pekerja CV ARFA RADHIKA Tak Gunakan APD di Proyek Jembatan Parit Kolok Hamparan Perak.

Posted on by kabiro Kabupaten Lebak

Hanmparan Perak 21 Januari 2026 Media detikpk.com – Proyek jembatan di Desa lama Kecamatan Hampran Perak Kabupaten Deli Serdang kembali menjadi sorotan publik. Oknum pekerja dari CV ARFA RADHIKA selaku penyedia jasa proyek diduga tidak mematuhi prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), khususnya terkait penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) secara memadai.

Kondisi ini dinilai sangat membahayakan keselamatan para pekerja maupun masyarakat sekitar lokasi proyek. Minimnya kesadaran akan pentingnya APD dikhawatirkan meningkatkan risiko kecelakaan kerja dengan dampak cedera serius.

Lemah nya pengawasan serta kurangnya pelatihan tentang penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran ini.

Namun, penyedia jasa tampaknya belum mampu memastikan kepatuhan penuh dari seluruh pekerjanya terhadap aturan K3. Selasa (20/01/2026).

Publik mempertanyakan kompetensi dan profesionalisme CV ARFA RADHIKA dalam melaksanakan proyek senilai Rp 3,853.303.000.00 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang Proyek ini berada di bawah naungan Dinas Pekerjaan dinas SDA BMBK Deli Serdang .

“Proyek seperti ini seharusnya memiliki tanggung jawab besar terhadap keselamatan publik. PPTK jangan hanya diam. Perlu ada tindakan tegas melalui pengawasan langsung di lapangan.

Publik menyoroti pentingnya penggunaan kelengkapan APD, seperti helm proyek, rompi reflektif, dan sepatu keselamatan. Sayangnya, hal itu belum sepenuhnya dijalankan oleh para pekerja di lapangan.UU NO : 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja.

Investigasi Media di lapangan masih banyak pekerja CV ARFA RADHIKA yang tidak menerapkan kelengkapan APD sebagaimana mestinya? Ini harus menjadi bahan evaluasi atas kredibilitas pelaksanaan proyek.

Sementaea pelaksana proyek, belum memberikan peringatan kepada para pekerja yang tidak taat aturan K3.

Pihak penyedia jasa perlu meningkatkan pengawasan internal agar pelaksanaan K3 benar-benar berjalan secara efektif.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK), dari Dinas SDA BMBK Deli Serdang dan rekannya belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan keterangan resmi.

 

Penulis : (Sufri Hidayat SH)
Editor : narsam Redaksi detikpk com Sumut

Related Posts

PPAM Indonesia Desak Kejati Sumsel Pecat JPU yang Diduga Tidak Profesional Tangani Kasus Zaikal Aziz Palembang, 14 Oktober 2025 — Puluhan massa dari Persatuan Pendamping Aspirasi Masyarakat Indonesia (PPAM Indonesia) menggelar aksi damai di halaman Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel), Senin (14/10). Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap dugaan ketidakprofesionalan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Palembang dalam menangani perkara Zaikal Aziz, terdakwa dalam kasus dugaan penganiayaan yang bermula dari insiden lalu lintas di Jalan Kol. H. Burlian, Palembang, pada 14 April 2024. Tuntut JPU Ditindak dan Kasus Ditinjau Ulang Dalam aksi tersebut, massa PPAM Indonesia menyampaikan dua tuntutan utama: 1. Menindak tegas dan memecat JPU apabila terbukti tidak profesional dalam menangani perkara tersebut. 2. Meninjau kembali proses hukum kasus Zaikal Aziz yang dinilai tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Ketua Umum PPAM Indonesia, Effendi Mulia, didampingi Ketua DPW PPAM Sumsel Muhamad Yunus, SH, menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk kepedulian masyarakat terhadap tegaknya hukum yang bersih dan berkeadilan. > “Kalau terbukti ada rekayasa dalam kasus ini, kami minta Kejati Sumsel menindak tegas bahkan memecat JPU tersebut. Jaksa seperti itu tidak layak menjadi penegak hukum,” tegas Effendi di hadapan peserta aksi. Zaikal Aziz Dinilai Korban, Bukan Pelaku Kasus yang menjerat Zaikal Aziz dinilai janggal karena menurut saksi dan kuasa hukum, Zaikal justru korban dari peristiwa tersebut, bukan pelaku. Ia didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan tuduhan memukul pengemudi lain menggunakan kunci pass. Namun, pihak pembela menyebut tidak ada bukti kuat yang mendukung dakwaan tersebut, bahkan hasil visum disebut tidak menunjukkan luka berat. > “Ini bukan kecelakaan lalu lintas murni, tapi ada unsur kesengajaan dari pihak lain. Anehnya, kasus penganiayaan justru berlarut-larut padahal sebelumnya sudah ada upaya damai,” ungkap Effendi. Pantau Proses Hingga Vonis PPAM Indonesia menegaskan akan terus memantau proses hukum hingga putusan sidang pada 23 Oktober 2025. > “Kami menunggu hasil vonis nanti. Bila tidak sesuai rasa keadilan, kami siap turun kembali dengan langkah yang lebih tegas,” tambah Effendi. Aksi damai berlangsung tertib dengan pengamanan aparat kepolisian. Massa membawa spanduk bertuliskan pesan moral seperti “Tegakkan Keadilan Tanpa Rekayasa” dan “Korban Bukan Tersangka.” Effendi menegaskan, pihaknya tidak bermaksud mengintervensi jalannya hukum, melainkan meminta proses hukum yang objektif, transparan, dan berkeadilan bagi semua pihak. > “Kami percaya Kejati Sumsel akan menanggapi aspirasi ini dengan kepala dingin. Kami hanya ingin hukum ditegakkan tanpa pandang bulu,” pungkasnya. — Editor: Tim Redaksi Sumber: Liputan Detikpk.com Lokasi: Palembang, Sumatera Selatan

PPAM Indonesia Desak Kejati Sumsel Pecat JPU yang Diduga Tidak Profesional Tangani Kasus Zai kal Aziz.   Palembang — Detikpk.com,  15 Oktober 2025 — Puluhan […]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *