Konflik Bupati–Wakil Bupati Sidoarjo Memanas, Tokoh Pemuda: “Sudahi Ego, Urusi Rakyat!”

Hubungan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Memanas, Tokoh Pemuda Angkat Bicara: “Sudahi Ego, Urusi Rakyat!”

Sidoarjo – Detikpk.com 24/09/2025. Hubungan Bupati Sidoarjo Subandi dengan wakilnya, Mimik Idayana, kembali menjadi sorotan publik. Belum genap setahun memimpin, keduanya dinilai gagal menunjukkan soliditas. Konflik yang kerap mencuat ke permukaan kini memicu spekulasi soal retaknya roda pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo.

Terbaru, Wakil Bupati Mimik Idayana bahkan berencana melaporkan Bupati Subandi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Persoalan ini dipicu kebijakan mutasi aparatur sipil negara (ASN) yang menurut Mimik tidak sesuai aturan.

Ketegangan tersebut turut dikomentari Tokoh Pemuda Sidoarjo, Bramada Pratama Putra, S.H., CP LA, yang juga Ketua Harian YALPK Group sekaligus Founder Lembaga Bantuan Hukum Subang Larang.

Konflik Kepemimpinan Rusak Sistem.

Menurut Bramada, konflik yang berlarut-larut ini jelas merugikan publik. Sejak awal masa jabatan, friksi antara keduanya berkembang menjadi konflik terbuka. Beberapa kebijakan strategis diambil sepihak tanpa koordinasi, mulai dari rotasi pejabat, program prioritas, hingga pengelolaan anggaran.

“Situasi ini merusak sistem kepemimpinan. ASN bingung harus mengikuti komando siapa, bahkan tidak jarang mereka jadi korban tarik-menarik politik praktis,” ujar Bramada.

Transparansi Kebijakan Melemah

Ia menegaskan, prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan nyaris hilang. Banyak kebijakan yang tidak disosialisasikan dengan baik, tidak tercatat dalam dokumen perencanaan, bahkan tidak melibatkan publik.

“Kondisi ini membuat masyarakat sulit melakukan pengawasan. Media dan lembaga kontrol pun kesulitan memantau jalannya kebijakan,” tegasnya.

Akuntabilitas Turun, Kepercayaan Publik Merosot

Selain transparansi, akuntabilitas pemerintahan ikut tergerus. Konflik personal yang tidak diselesaikan membuat publik kehilangan kepercayaan. “Alih-alih melayani rakyat, publik justru melihat pemimpinnya sibuk bertikai demi kepentingan politik,” tambah Bramada.

Perlu Solusi Struktural

Lebih jauh, Bramada menilai konflik ini bukan semata persoalan pribadi, melainkan akibat lemahnya sistem politik lokal. Meski pasangan kepala daerah dipilih dalam satu paket politik, tidak ada jaminan keduanya memiliki visi dan etos kerja yang sama.

“DPRD harus lebih aktif menjadi mediator dan pengawas. Kemendagri juga jangan tinggal diam. Partisipasi masyarakat dan media perlu diperkuat agar pemerintahan tetap berjalan sesuai prinsip good governance,” jelasnya.

“Sudahi Ego, Urusi Rakyat!”

Sebagai penutup, Bramada mengingatkan kedua pemimpin daerah untuk mengutamakan kepentingan masyarakat. “Sudahi ego masing-masing, urusi rakyat! Pemerintah bukan panggung politik, melainkan alat untuk melayani,” tegasnya.

Konflik Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo kini menjadi ujian besar bagi tata kelola pemerintahan di daerah tersebut. Jika tidak segera diselesaikan, masyarakat yang paling dirugikan.

RD/ Dodi.