NEPOTISME DI BALIK KRISIS PENDIDIKAN SUMSEL
Palembang – Detikpk.com.mDi tengah carut-marutnya dunia pendidikan Sumatera Selatan—mulai dari mahalnya biaya sekolah, fasilitas yang timpang, hingga akses pendidikan di pelosok yang memprihatinkan—Gubernur Sumsel, Herman Deru, justru menambah sorotan publik dengan keputusan kontroversial: menunjuk adik kandungnya, seorang perempuan, sebagai Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan.
Langkah ini menuai kritik keras dari berbagai kalangan. Ali Pudi, aktivis 98 yang dikenal vokal dalam isu-isu demokrasi dan keadilan sosial, menilai keputusan tersebut sebagai bentuk nepotisme terang-terangan di tengah runtuhnya kepercayaan publik terhadap tata kelola pendidikan.
“Di saat rakyat menjerit karena sulit mengakses pendidikan bermutu, gubernur justru mengutamakan keluarga sendiri. Ini bukan sekadar persoalan etika, tapi juga mengkhianati amanah rakyat,” ujar Ali Pudi.
Kritik tersebut beralasan. Nepotisme bukan hanya soal siapa yang duduk di jabatan publik, tetapi juga bagaimana keputusan itu berdampak pada mutu layanan dan kredibilitas pemerintahan. Penunjukan pejabat publik mestinya didasarkan pada rekam jejak, profesionalitas, serta kemampuan memimpin sektor vital seperti pendidikan, bukan hubungan darah.
Dalam konteks Sumsel, pendidikan masih dihantui berbagai masalah klasik: tingginya angka putus sekolah, rendahnya kualitas tenaga pengajar di daerah, hingga minimnya sarana pendidikan di wilayah pedalaman. Keputusan politik yang sarat kepentingan pribadi tentu memperparah keadaan.
Kasus ini sekaligus membuka kembali perdebatan lama tentang praktik nepotisme di birokrasi daerah. Banyak pihak menilai bahwa jika pola ini terus dipelihara, maka pendidikan Sumsel akan sulit keluar dari keterpurukan, dan rakyat lah yang paling dirugikan.
Dodi.
