Pungli “Tersistematis” di Samsat Manyar Surabaya, Propam Polri Harus Usut Tuntas
SURABAYA – Detikpk.com. 24/09/2025. Dugaan pungutan liar (pungli) di Samsat Manyar, Surabaya Timur, kian mengkhawatirkan. Bukannya memberi kemudahan, pelayanan justru diduga dijadikan ladang “pemerasan” oleh oknum petugas terhadap masyarakat.
Hasil investigasi wartawan menemukan adanya praktik pungli yang diduga melibatkan oknum petugas bernama Suhud. Setiap berkas yang masuk, terutama dari biro jasa (BJ), wajib melalui Suhud dengan nominal tertentu. Bahkan ia terang-terangan menyebut semua itu atas “restu komandan”.
Salah satu B J yang juga berprofesi sebagai wartawan mengaku harus mengeluarkan biaya Rp1,6 juta untuk mutasi masuk kendaraan roda empat. Rinciannya, “paketan” Rp625 ribu untuk Suhud, penerbitan BPKB Rp375 ribu, biaya percepatan Rp250 ribu, dan tambahan loket Rp100 ribu. Ironisnya, semua transaksi itu tanpa kuitansi resmi.
“Kalau bayar percepatan, sehari jadi. Tapi kalau tidak, BPKB bisa molor 3 sampai 6 bulan,” ungkap sumber berinisial N.
Praktik ini disebut berlangsung sistematis. Berkas dari BJ wajib melewati Suhud lalu diteruskan ke petugas lain seperti Pak Yek dan Pak Sukur. Pembayaran baru ditagih setelah berkas selesai, dengan kode nominal di atas map.
Pengamat Kepolisian Dr. Didi Sungkono, S.H., M.H. menegaskan praktik tersebut jelas bisa dijerat hukum. “Pungli itu pidana, ada aturan di UU ASN dan UU Tipikor. Pungli bukan rezeki, bukan berkah,” tegasnya.
Meski dugaan pungli ini sudah lama terjadi, hingga kini belum ada tindakan tegas dari pihak terkait, baik Polantas, Dispenda, maupun Tim Saber Pungli. Publik pun menagih peran Bid Propam Polri untuk turun tangan mengusut tuntas kasus ini.
“Kalau dibiarkan, berapa banyak uang rakyat yang setiap hari masuk ke kantong oknum-oknum ini? Puluhan juta bisa mengalir setiap harinya,” pungkas Didi.
RD / Dodi.
