Halmahera selatan,detikkpk.com -Obi, 8 Juli 2025 – Presidium LMND menyampaikan keberatan dan klarifikasi atas pernyataan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Muslim Hi. Rakib, pada Media PENAMALUT.COM yang menyebut bahwa usulan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) belum mendapatkan respons dari Kemendagri maupun Komisi II DPR RI.
Dalam pernyataannya sebelumnya, Muslim mengatakan bahwa pemerintah pusat, melalui Kemendagri dan Komisi II DPR RI, belum memberikan sinyal positif atas usulan tersebut karena masih mengikuti prosedur dan belum adanya pencabutan moratorium pemekaran daerah.
Namun, pernyataan tersebut dinilai tidak tepat oleh Presidium LMND. Mereka menilai Wakil Ketua DPRD tidak memahami secara utuh proses dan dinamika pemekaran daerah, serta cenderung menyampaikan informasi yang keliru ke publik.
“Kami menilai Wakil Ketua DPRD Halmahera Selatan asal bicara dan tidak paham aturan. Padahal semua masyarakat Obi tahu bahwa daftar calon daerah pemekaran, termasuk Kepulauan Obi, itu justru diumumkan oleh Komisi II DPR RI. Itu bukan sembarang daftar, melainkan bentuk pengakuan awal terhadap daerah yang telah memenuhi aspirasi dan syarat administratif,” tegas Koordinator Aliansi, ANO B. Hukum
Presidium LMND juga menekankan bahwa daftar nama-nama calon DOB yang dirilis oleh Komisi II DPR RI bukanlah hoaks atau aspirasi biasa, melainkan dokumen resmi hasil rapat kerja dengan Kemendagri, sebagai bagian dari proses persiapan pembentukan DOB pasca-moratorium.
Menurut mereka, sikap DPRD Halsel seharusnya bukan memperlemah semangat perjuangan masyarakat Obi, tetapi mendorong percepatan pemenuhan syarat-syarat yang diperlukan, termasuk mendorong terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) DOB di DPRD sebagai bentuk dukungan politik dan konstitusional.
“Kami tidak butuh pernyataan yang mematahkan semangat. Kami butuh keberanian dan ketegasan DPRD dalam mengawal aspirasi ini sampai tuntas,” tambah Ano.
Presidium LMND Ano B. Hukum berharap ke depan, para pimpinan dan anggota DPRD Halsel dapat memberikan pernyataan yang akurat, konstruktif, dan berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sebaliknya. Mereka juga menegaskan akan terus mengawal perjuangan pembentukan DOB Kepulauan Obi hingga berhasil dan menjadi harga mati untuk masyarakat Kepulawan Obi.
(Ekson,detikpk)
