Tidak meratanya Pembangunan Infratruktur DI daerah pinggiran kota Padang Kinerja Aparatur Perangkat Desa Dan Walikota, Gubenur provinsi Sumbar kembali jadi Sorotan.
Padang – Detikpk.com. Keterlambatan dan ketidakmerataan pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran kota Padang menimbulkan kekecewaan mendalam. Publik menyoroti lemahnya kinerja aparatur desa, walikota, hingga Gubernur Sumatera Barat yang dinilai gagal menjawab kebutuhan rakyat.
Saat ini Rabu 27/8/2025 kita lihat masih banyaknya daerah pinggiran ota padang yang masih terisolir dan masyarakat hidup jauh dari kata layak? terutama masyarakat yang tingal didaerah pinggiran kota padang salah satu contoh nyata daerah yang berada kec. bungus kelurahan bungus timur tepatnya tentang pembangunan Infrastruktur jalan utama masyarakat dari tabek sampai kalampayan loh sudah 15 tahun terakhir ini tidak pernah tersentuh bangun pemerintah bahkan masih ada juga akses jalan anak sekolah SD yang masih lewat pematang sawah sampai saat sekarang ini. sementara aparatur negara dan pejabat daerah tetap saja bungkam
diduga ada permainan proyek fiktif anggaran ada tapi tidak pernah di kerjakan entahlah.?
Ini bukan masalah anggaran lagi kalau kita cermati oleh tim Investigasi dilapangan, masyarakat kota padang kita atau karna sudah sering di publikasikan dan di gaungkan oleh media terkait anggaran di kota padang tersebut, tapi tetap saja sampai saat ini daerah pinggiran kota Padang masih banyak juga yang terisolir yang katanya kota Padang Ibukota nya Provinsi Sumbar tapi pembangunan daerah pedesaan jauh dari kata layak , di Tahun 2024 yang lalu anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) Kota Padang tahun 2024 mencapai Rp 2,5097 triliun, dengan rincian pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 706 miliar,
Pendapatan transfer sebesar Rp 1,8 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 3,7 miliar. namun, nilai anggaran ini dinilai kurang efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah pinggiran Kota Padang.
Kritik terhadap penggunaan anggaran tergantung pesanan dan keberpihakan kepala daerah, bak pepatah minang Menyampaikan dulu urang yang menjabat tentu bak kato urang kini awak yang menjabat Tantu bisa lo baka to awak .?
Tentu penggunaan anggaran tersebut Tergantung Kebijakan dan Ke keberpihakan kepala Daerah itu Sendiri mau kemana kota Padang ini kan Mereka bawa?? Kita tau masih banyaknya daerah pinggiran kota padang sampai Saat ini yang hidup dari kata layak dan terisolir seharusnya pemimpin kita punya Budaya Malu kalau seperti ini juga pembangunan kota Padang kedepan Siapapun pemimpinya Kota Padang Akan Terus tertinggal , masyarakat pinggiran kota Padang akan terus Hidup digaris kemiskinan dan Terisolir.
Kurangnya perhatian terhadap masyarakat Miskin pemerintah Kota Padang dinilai kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat miskin dan daerah pinggiran, sehingga perlu dipertanyakan kinerja perangkat desa dan walikota periode 2024-2029 mendatang.
Keberpihakan Kinerja perangkat desa dan walikota*: dinilai ada keberpihakan dalam kinerja perangkat desa dan walikota, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat.
langkah yang dapat diambil:
Pengawasan dan pemantauan Pemerintah perlu melakukan pengawasan dan pemantauan yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran dan kinerja perangkat desa dan walikota Padang.
Partisipasi masyarakat masyarakat perlu dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi, kritik terhadap kebijakan pemerintah Kota Padang yang dianggap kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat miskin dan infrastruktur di daerah tersebut memang sangat penting untuk didengarkan. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki situasi ini:
Partisipasi masyarakat masyarakat perlu dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi.
Kebijakan yang Inklusif Pemerintah perlu membuat kebijakan yang inklusif dan memperhatikan kebutuhan masyarakat miskin dan daerah pinggiran.
Transparansi dan akuntabilitas*: pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran dan pengelolaan pembangunan.
Contoh Kebijakan yang Dapat Diambil.
Pembangunan Infrastruktur yang merata, pemerintah dapat memprioritaskan pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Program Bantuan Sosial Pemerintah dapat meningkatkan program bantuan sosial untuk masyarakat miskin, seperti bantuan pangan, kesehatan, dan pendidikan.
Pengawasan dan pemantauan pemerintah perlu melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kondisi infrastruktur dan kebutuhan masyarakat untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara tepat waktu dan efektif.
Peran Masyarakat:
Mengawasi Pembangunan.masyarakat perlu mengawasi pembangunan infrastruktur dan program bantuan sosial untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi.
Mengemukakan aspirasi masyarakat perlu mengemukakan aspirasi dan kebutuhan mereka kepada pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat mengembangkan keterampilan masyarakat perlu mengembangkan keterampilan dan kapasitas mereka untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemampuan mereka dalam mengelola pembangunan.
( TIM )/DD.
0 Komentar