ANGKUTAN BATUBARA YANG MENJADI PERSOALAN DI SUMATERA SELATAN: GUBERNUR TAK TEGAS.
Palembang. – Detikpk.com. 14/09/2025. Persoalan angkutan batubara di Sumatera Selatan kembali mencuat. Jalanan provinsi dan kabupaten yang rusak parah akibat lintasan truk batubara seakan menjadi pemandangan sehari-hari. Masyarakat mengeluh, kecelakaan lalu lintas meningkat, bahkan akses jalan umum warga terganggu. Namun, solusi permanen yang dijanjikan pemerintah daerah tak kunjung terasa.
Jalan Umum Jadi “Tambang” Kedua
Sejak lama, jalan umum di Sumsel dijadikan jalur utama angkutan batubara. Padahal, aturan jelas menyebutkan batubara seharusnya diangkut melalui jalur khusus, baik rel kereta maupun jalan tambang sendiri. Namun dalam praktiknya, truk-truk besar tetap bebas melintas. Hasilnya, jalan rusak, debu beterbangan, polusi meningkat, dan keselamatan warga terabaikan.
Gubernur Tak Tegas Menindak
Kritik kini diarahkan kepada Gubernur Sumatera Selatan. Meski sudah beberapa kali mengeluarkan instruksi dan bahkan larangan, implementasi di lapangan nyaris nihil. Angkutan batubara masih berseliweran di jalan raya, seolah aturan hanya sebatas tulisan di atas kertas.
Banyak pihak menilai gubernur tak cukup tegas menghadapi tekanan dari para pemilik tambang dan pengusaha transportasi. Akibatnya, kepentingan rakyat kecil dikorbankan demi kepentingan bisnis.
Benturan Antara Kepentingan Publik dan Oligarki.
Persoalan ini bukan sekadar soal transportasi, melainkan juga cerminan tarik-menarik kepentingan. Pengusaha tambang batubara memiliki kekuatan modal yang besar, bahkan diduga punya kedekatan dengan elit politik. Kondisi ini membuat pemerintah daerah gamang untuk menegakkan aturan dengan konsisten.
Rakyat Jadi Korban.
Pada akhirnya, rakyatlah yang paling menderita. Jalan-jalan desa dan kabupaten cepat rusak, biaya perawatan kendaraan warga melonjak, dan kecelakaan lalu lintas terus memakan korban. Ironisnya, hasil tambang yang bernilai miliaran rupiah lebih banyak menguntungkan segelintir orang, bukan rakyat banyak.
Jalan Keluar yang Selalu Ditunda
Solusi berupa pembangunan jalur khusus batubara sebenarnya sudah lama diwacanakan. Bahkan ada beberapa proyek rel kereta dan jalan khusus yang sempat dibahas. Namun, hingga kini belum ada langkah nyata yang tuntas. Gubernur Sumsel seharusnya mampu memaksa pengusaha tambang mematuhi aturan, bukan terus menunda dengan alasan teknis dan investasi.
Persoalan angkutan batubara di Sumatera Selatan adalah cerminan lemahnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap rakyat. Selama gubernur tidak berani tegas menghadapi oligarki tambang, masalah ini akan terus berulang. Jalan rusak, rakyat sengsara, sementara segelintir elit terus mengeruk keuntungan.
Penulis
ALI PUDI
Aktivis 98, Jurnalis, Analis Ekonomi & Politik/ Dodi
