Maluku Detikpk.com – Sejumlah pemuda-pemudi Maluku tengah dari organisasi KAMMI dan GMKI,dua kubu Islam dan Kristen di Maluku tengah,melakukan demonstrasi terkait krisis pelayanan kesehatan di RSU Masohi,setelah melakukan aksi demonstrasi di depan kantor bupati dan RSU Masohi,perwakilan penunjuk rasa dari kesatuan aksi mahasiswa muslim Indonesia KAMMI dan gerakan mahasiswa Kristen Indonesia GMKI Maluku Tengah”akhirnya diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Maluku Tengah di ruang kerjanya pada Kamis 28/8/2025.
Pertemuan ini berlangsung selama kurang lebih 1 jam”di mana para mahasiswa menyampaikan secara langsung sejumlah tuntutan hasil investigasi serta kekecewaan mendalam,terhadap kondisi RSU Masohi yang dinilai sudah memasuki tahap darurat.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam kesatuan aksi mahasiswa muslim Indonesia KAMMI daerah Maluku Tengah menggelar aksi demonstrasi di depan kantor bupati dan RSU masohi pada Kamis 28/8/2025.aksi ini sebagai bentuk protes keras terhadap memburuknya pelayanan kesehatan di RSU kota Masohi Maluku tengah.
Dalam orasinya”para mahasiswa mempertanyakan kebijakan Pemkab Maluku Tengah’yang dikabarkan harus berhutang anggaran demi menutupi operasional RSU Masohi “kalau kualitas pelayanannya masih buruk’Kenapa harus sampai berhutang”?Apakah ini rumah sakit atau ladang bisnis elit tertentu”tegas salah satu orator.
Berdasarkan investigasi lapangan yang dilakukan,ditemukan berbagai kejanggalan dalam sistem manajemen Rumah Sakit,salah satu sorotan utama adalah”perbedaan mencolok dalam pelayanan terhadap pasien BPJS dan pasien umum.
Pasien BPJS sering diperlakukan tidak manusiawi,dibiarkan menunggu berjam-jam”tanpa kepastian,tindakan medis,sementara’pasien umum atau yang punya”koneksi’dilayani secara lebih cepat,ini bukan pelayanan publik, ini penghinaan terhadap rakyat kecil, ungkap ketua organisasi KAMMI syarip Mussa di saat pertemuan berlangsung’ di Ruang kerja (Sekda) usai demonstrasi,saat itu.
Lanjutnya”lebih ironies lagi”ditemukan praktik nepotisme di berbagai lini,pelayanan pasien BPJS dari kalangan orang dalam seperti” keluarga pejabat,daerah,atau anggota DPRD,mendapat perlakuan istimewa”mulai dari kamar rawat inap, jenis obat,hingga layanan dokter spesialis,sedangkan pasien dari masyarakat biasa”harus pasrah dengan pelayanan seadanya.
KAMMI juga menyoroti kelangkaan obat-obatan di RSU masohi’yang kerap menjadi alasan untuk menolak atau menunda pengobatan pasien.mereka mempertanyakan Apakah benar keterbatasan obat disebabkan.,kekurangan anggaran,bahkan korupsi terselubung.
” ada yang janggal.obat dibilang kosong,tapi bisa muncul’kalau pasien punya nama.Ini sinyal kuat adanya dugaan penyalahgunaan distribusi obat’ dan permainan anggaran di dalamnya,’jelas salah satu orator dalam aksi tersebut.ketua KAMMI menyampaikan kepada Sekda Maluku Tengah Dr. Rakib sahubawa MAP. bahwasanya”beberapa tahun lalu kepada pemerintah daerah Maluku Tengah’dan pihak RSU Masohi”evaluasi total terhadap manajemen RSU Masohi termasuk pencopotan pejabat’yang terlibat dalam praktik nepotisme audit transparan atas penggunaan anggaran rumah sakit.terutama dana BPJS,dan pembelian obat-obatan,serta pemerataan pelayanan kesehatan, tanpa pemandangan status sosial dan latar belakang pasien BPJS.
KAMMI dan GMKI Maluku Tengah menyatakan”akan terus mengawal isu ini’hingga ada tindakan nyata dari pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum,Kami tidak akan diam’ melihat’rakyat kecil disakiti oleh sistem pelayanan yang penuh diskriminasi. RSU Masohi harus dibenahi dari akar-akarnya tegasnya.
Sekda Maluku tengah juga berjanji akan terus memantau’ dan melakukan observasi khusus sesuai dengan apa yang telah mereka berikan’yaitu tanggung jawab dan efisiensi kerja dari pemerintah melalui Pemda Bupati kepada mereka sesuai dengan tugas dan amanat negara yang di laksanakan bagi tenaga kesehatan.
Reporter – Ridwan Lumaela.
Editor : Redaksi detikpk com Maluku.
0 Komentar