BENGKALIS – detikpk.com – Pertanahan Nasional (BPN), hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pemeriksaan lintas sektor.
Temuan investigasi paling sensitif muncul menjelang aksi damai 17 April 2026.
Beberapa sumber independen mengungkap adanya dugaan upaya pendekatan terhadap sejumlah tokoh masyarakat dan pihak yang berkaitan dengan massa aksi.
Manager Area PT Tumpuan, Karim Lubis, disebut dalam sejumlah laporan warga melakukan pertemuan tertutup dengan beberapa individu menjelang demonstrasi.
Pertemuan tersebut, menurut informasi yang beredar di lapangan, bahkan berlangsung di lingkungan Polsek Bathin Solapan.
Selain itu, warga melaporkan adanya pembagian paket bantuan kepada pihak tertentu yang dinilai memiliki pengaruh sosial di masyarakat.
Belum ada bukti hukum yang menyatakan adanya pelanggaran pidana. Namun langkah tersebut menimbulkan persepsi publik mengenai kemungkinan upaya meredam aksi masyarakat.
Seorang sumber masyarakat menyebut: “Warga jadi bertanya-tanya, ini bantuan sosial atau upaya meredam demonstrasi?”
Koordinator aksi, Saparuddin Sape, menegaskan bahwa demonstrasi yang diperkirakan diikuti sekitar 1.500 massa bukanlah aksi spontan.
Menurutnya, aksi merupakan bentuk tekanan moral agar investasi berjalan berdampingan dengan masyarakat.
Tuntutan utama massa meliputi:
1. Pengusutan dugaan kekerasan terhadap pekerja,
2. Jaminan perlindungan tenaga kerja,
3. Audit legalitas perusahaan secara menyeluruh,
4. Transparansi tanggung jawab sosial dan lingkungan.
“Aksi ini bukan anti-investasi. Kami hanya menuntut keadilan,” ujarnya.
Kasus PT Tumpuan kini menjadi refleksi lebih luas mengenai wajah investasi di daerah-daerah kaya sumber daya alam Indonesia.
Di satu sisi, investasi diharapkan membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain, ketika komunikasi sosial gagal dan transparansi dipertanyakan, investasi justru berpotensi melahirkan konflik horizontal yang berkepanjangan.
Aksi 17 April di Bathin Solapan dipandang banyak pihak sebagai titik penentu, Apakah konflik ini akan berakhir melalui dialog terbuka dan penegakan hukum, atau menjadi contoh lain bagaimana ketegangan antara masyarakat dan korporasi terus berulang di wilayah perkebunan Indonesia.
Satu hal yang pasti bagi warga Desa Petani dan Desa Buluh Manis, demonstrasi bukan lagi sekadar protes.
Ini adalah upaya menagih janji yang mereka yakini pernah diberikan.
Hingga laporan investigasi ini dipublikasikan, pihak Polsek Bathin Solapan maupun PT Tumpuan belum memberikan klarifikasi resmi atas berbagai informasi tersebut.*jhn
SH.BUULOLO(Kaperwil)
Red