Konflik Anak Nagari vs KAN Nanggalo: Tuntutan Transparansi Aset dan Sorotan terhadap Peran Dubalang.
Padang – Detikpk.com. 19/09/2025. Konflik antara Anak Nagari Nanggalo dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nanggalo terus memanas. Akar persoalan disebut-sebut berawal dari dugaan pengelolaan aset nagari yang tidak transparan dan dinilai merugikan masyarakat.
Forum Anak Nagari Nanggalo (FANA) menegaskan, mereka hanya menuntut keterbukaan informasi publik terkait aset nagari yang selama ini diduga hanya dinikmati segelintir pihak.
“Kami ingin transparansi atas aset nagari, bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan masyarakat banyak. Ini sudah terlalu lama ditutup-tutupi,” tegas Ketua Anak Nagari Nanggalo, Yul Evendi, saat dikonfirmasi awak media, Jumat (19/9).
Baliho Disingkirkan Misterius.
Ketegangan makin meningkat setelah baliho penyegelan bangunan milik Anak Nagari yang dipasang di lokasi konflik justru dibuka secara diam-diam pada malam hari oleh pihak tak dikenal. Yul Evendi menilai tindakan ini sebagai upaya memperkeruh suasana.
“Kenapa baliho yang sudah terpasang dibuka malam-malam? KAN jelas tahu persoalan ini, tapi seolah sengaja menutup-nutupi. Kami akan persoalkan secara hukum,” ungkapnya.
Intervensi terhadap Jurnalis.
Selain itu, awak media yang melakukan peliputan juga mengalami intervensi dan perintangan melalui pesan WhatsApp dari seseorang yang mengaku Dubalang Kota Nanggalo. Setelah ditelusuri, pesan tersebut diduga berasal dari orang bernama Anton Naga.
“Tindakan intervensi terhadap jurnalis ini sangat serius. Kebebasan pers harus dihormati. Aparat penegak hukum (APH) mesti bertindak agar intimidasi semacam ini tidak terjadi lagi,” tegas Yul Evendi.
Dubalang Dipertanyakan Fungsinya.
FANA juga menyoroti peran Dubalang Kota yang dibentuk oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran. Menurut mereka, Dubalang seharusnya berfungsi sebagai penjaga keamanan nagari dari aksi tawuran dan kenakalan remaja, bukan justru ikut campur membuka baliho Anak Nagari.
“Kalau Dubalang bekerja dengan baik, tidak mungkin bertindak seperti itu. Kami pertanyakan apa sebenarnya fungsi Dubalang ini?” kata Yul.
Desakan ke Pemko Padang dan Aparat Hukum.
Masyarakat Nanggalo mendesak Pemko Padang segera turun tangan menyelesaikan kisruh ini agar tidak berlarut-larut. Mereka juga menekankan agar proses hukum yang tengah berjalan di kepolisian diproses dengan transparan dan adil.
“Kami ingin kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset nagari. Jangan sampai konflik ini dibiarkan berlarut hingga merugikan masyarakat banyak,” pungkas Yul Evendi.
Konflik ini menjadi sorotan publik, terutama terkait hak masyarakat atas keterbukaan informasi publik (KIP), kebebasan pers, serta akuntabilitas pengelolaan aset nagari.
BM/ Dodi.
