Audensi Panas di Pesisir Selatan: Warga Silaut Tantang PT SJW dan Desak Bupati Tuntaskan Sengketa Agraria.
Pesisir Selatan, Sumbar – Detikpk.com. Suasana tegang mewarnai audensi empat perwakilan masyarakat Silaut dengan Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni Datuak Bando Basau, pada Rabu (01/10). Pertemuan ini digelar untuk mencari solusi atas sengketa agraria berkepanjangan antara masyarakat Silaut dan perusahaan raksasa perkebunan, PT Sukses Jaya Wood (SJW).
Perwakilan masyarakat yang hadir—Malur, Ismail, Nasib, dan Sugihartono—dengan lantang menyuarakan penderitaan warga akibat dugaan penyerobotan lahan oleh PT SJW. Mereka menuding perusahaan tersebut telah melanggar Hak Guna Usaha (HGU) No. 08 Tahun 2013 dengan merampas tanah ulayat dan kebun sawit masyarakat.
“Banyak warga yang kehilangan lahan. Anak-anak putus sekolah karena tak ada biaya, kami tidak lagi punya kebun sawit untuk menyambung hidup. Masyarakat benar-benar dizalimi,” tegas Maslur di hadapan Bupati.
Patok Sepihak dan Aparat Bersenjata.
Warga juga mengecam arogansi PT SJW yang memasang patok batas sepihak tanpa persetujuan Wali Nagari maupun KAN (Kerapatan Adat Nagari). Lebih jauh, pemasangan patok itu bahkan dikawal oleh oknum aparat kepolisian.
“Patok-patok itu dipasang di kebun sawit warga yang masih produktif. Sawit masih dipanen, tapi tiba-tiba sudah dianggap masuk wilayah perusahaan,” ungkap salah satu perwakilan dengan nada kecewa.
Janji Tegas Bupati
Menanggapi keluhan itu, Bupati Hendrajoni Datuak Bando Basau berjanji akan segera menindaklanjuti persoalan Silaut dengan pihak perusahaan. Ia menekankan bahwa penyelesaian sengketa agraria harus dilakukan secara adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Saya tidak akan tinggal diam. Masalah ini akan kami dorong agar ada kejelasan. Pemerintah harus hadir memberikan solusi,” ujar Bupati menegaskan.
Harapan Warga: Keadilan dan Kehidupan Layak
Bagi masyarakat Silaut, audensi ini adalah titik awal perlawanan sekaligus harapan besar agar pemerintah daerah benar-benar berpihak pada rakyat kecil. Mereka mendesak agar pemerintah segera turun tangan menghentikan praktik-praktik sewenang-wenang PT SJW dan memastikan hak-hak masyarakat dikembalikan.
“Cukup sudah kami ditindas. Kami ingin keadilan. Kami ingin hidup tenang dan sejahtera di tanah kami sendiri,” tegas warga.
Sengketa agraria antara masyarakat Silaut dan PT SJW kini menjadi sorotan tajam publik. Semua mata tertuju pada langkah tegas Bupati dan pemerintah daerah, apakah benar-benar berpihak pada rakyat atau justru tunduk pada kepentingan korporasi.
(HD/F R /BM) – Dodi