Pontianak, detikpk.com – Proyek pengganti Jembatan Riam Pangar yang dikerjakan oleh PT Yesa Kusuma Bangsa kini menuai sorotan tajam. Kualitas timbunan jembatan dinilai tidak memenuhi standar teknis, bahkan kini muncul dugaan kelalaian dari Satuan Kerja (Satker) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan serta pengelolaan proyek tersebut. Masyarakat meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan seluruh Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan mendalami kasus ini.
Berdasarkan data kontrak:
– Pihak Pelaksana: PT Yesa Kusuma Bangsa
– Nilai Kontrak: Rp 10.996.623.000
– Tanggal Kontrak: 12 November 2025
– Nomor Kontrak: 13/PKS/HK 02.01/BPJn 12.6.5/2025
– Nama Proyek: Pengganti Jembatan Riam Pangar
Masyarakat mempertanyakan kualitas timbunan jembatan yang dinilai tidak memenuhi standar. Kini sorotan tidak hanya tertuju pada kontraktor pelaksana, tetapi juga dugaan kelalaian Satker dan PPK yang dinilai ikut bermain dalam pelaksanaan maupun pengawasan proyek. Hal ini memicu dugaan kuat adanya penyimpangan pengelolaan dana publik yang sangat besar.
Akibat dugaan kenakalan kontraktor serta dugaan lemahnya pengawasan dari pihak Satker dan PPK, masyarakat merasa sangat resah. Mereka menuntut transparansi penuh atas penggunaan dana rakyat senilai hampir Rp 11 miliar tersebut. Masyarakat mendesak Kejati segera turun tangan untuk mendalami seluruh alur proses proyek — mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan — guna memastikan tidak ada kerugian negara.
Berbagai dugaan terkait penyalahgunaan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan dalam penggunaan dana publik semakin menguat. Masyarakat meminta APH menyikapi serius dan menelusuri tuntas setiap indikasi penyimpangan. Jembatan ini merupakan sarana penghubung vital bagi warga, sehingga jika kualitas diragukan dan pengawasan lemah, keselamatan masyarakat pun terancam.
Pihak berwenang diharapkan segera mengambil langkah tegas, memeriksa semua pihak yang terlibat — termasuk PT Yesa Kusuma Bangsa, Satker, maupun PPK — dan memastikan proyek ini sesuai spesifikasi tanpa merugikan keuangan negara.
Red
