Hukum

Dugaan Korupsi dan Penyalahgunaan Jabatan, Laporan Terhadap Oknum Pejabat Kab. Banggai Laut Masuk Istana*

JAKARTA, Detikpk Com – Gelombang keresahan di Kabupaten Banggai Laut mencapai puncaknya hari ini setelah perjalanan panjang dengan dilayangkannya laporan resmi ke berbagai lembaga tinggi negara di Jakarta, termasuk Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Agung, beberapa kementerian terkait, hingga langsung ke meja Presiden Republik Indonesia. Laporan ini mengungkap Read more

Oleh kabiro Kabupaten Lebak, yang lalu

PT. ELAP Diduga Tak Miliki Izin, Aktivis Empat Lawang Desak Kejagung Periksa*

Sumatera Selatan, Detikpk.com – Sejumlah mahasiswa mengatasnamakan mahasiswa Empat Lawang-Jakarta dan koordinator aksi, Tonico Angga, melakukan demonstrasi di depan gedung Kejaksaan Agung. Mereka meminta Kejagung untuk memeriksa dan menindak tegas PT Elap yang membuka lahan sawit di Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan karena diduga tidak memiliki izin dan melakukan Read more

Oleh kabiro Kabupaten Lebak, yang lalu

Ketua Dewan Pengawas PETISI AHLI Sapto Wibowo S, S.H. akan melaporkan ke pihak kepolisian atas Dugaan Mafia Tanah di Daerah Serpong Lengkong Gudang Timur.

Jakarta Detikpk Com – Bertempat di Halaman Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat menggelar Konferensi Pers dengan awak Media KETUA DEWAN PENGAWAS “PETISI AHLI” Sapto Wibowo S, S.H. ke pada awak media mengatakan akan mengungkap Mafia Tanah yang di Duga terjadi di Daerah Serpong Lengkong Gudang Timur Tangerang Selatan.10/07/2025. KETUA DEWAN Read more

Oleh kabiro Kabupaten Lebak, yang lalu

DUGAAN KORUPSI KERINGANAN RETRIBUSI, SEKDA SINGKAWANG RESMI DITAHAN RUGIKAN NEGARA RP 3,1 MILIAR

  Berita Siaran PERS : DetiKPK.com TENTANG Dugaan Korupsi Keringanan Retribusi, Sekda Singkawang Resmi Ditahan Rugikan Negara Rp 3,1 Miliar Kejaksaan Negeri (Kejari) Singkawang resmi menahan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Singkawang, inisial S, terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian keringanan retribusi atas pemanfaatan lahan milik Pemerintah Kota Singkawang di Read more

Oleh Idrak Kaperwil Provinsi Gorontalo, yang lalu

Dugaan Terjadinya Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Desa BangsalSari.  

Jember – Detikpk.com – Akhirnya, M A, warga kecamatan Kaliwates, sekaligus pelapor kasus dugaan pencabulan anak dibawah umur dengan Tempat Kejadian Perkara (TKP) di desa Bangsalsari kecamatan Bangsalsari sudah mendapatkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Polres Jember, Selasa (08/07/2025). Sebulan lalu, M A melaporkan pria berinisial A p Read more

Oleh kabiro Kabupaten Lebak, yang lalu

MENKO BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DUKUNG PROGRAM DESAKU MAJU DI PROVINSI LAMPUNG

Lampung selatan DETIK KPK COM – Komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan dan pemberdayaan desa kembali ditegaskan melalui kunjungan kerja Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia ke Desa Bumidaya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (10/7). Kunjungan ini menjadi bagian dari pelaksanaan program nasional Desaku Maju yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan Read more

Oleh kabiro Kabupaten Lebak, yang lalu

*Derita Akibat Hutang*

Sleman, detikpk.com – Akibat besar nya jasa yang di terapkan oleh para pendana Sejumlah Pedagang Pasar, Angkringan, dan warung kelontong mengungkapkan derita yang dialami mereka akibat hutang yang mereka alami. Salah satu pedagang Aa(42) , SY(56) menyampaikan dari setiap jumlah hutang dibebankan dikenakan jasa 20-30 persen setiap pekan nya sehingga Read more

Oleh kabiro Kabupaten Lebak, yang lalu

Partai Nasdem LamSel Minta Bupati Egi Telusuri Dugaan Kegiatan Fiktif di BPKAD Kalianda, detikpk.com — Dugaan adanya kegiatan fiktif di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD) Lampung Selatan terus bergulir. Setelah Aqrobin dari LSM Pro Rakyat dan Gunawan Handoko pengamat politik dari PUSKAP Lampung bersuara, kini Partai Nasdem Kabupaten Lampung Selatan turut meminta agar Bupati Radityo Egi Pratama (Egi) segera menelusuri kebenaran dugaan kegiatan fiktif di BPKAD Lamsel ini. Menurut Ketua Partai Nasdem Lamsel Miftahul Bahri, ST., dengan adanya berita dugaan kegiatan fiktif, maka Bupati Lamsel (Egi) selaku kepala daerah mesti serius menanggapi dan menelusuri kebenaran berita yang muncul. Jika memang dugaan kegiatan fiktif ini indikasinya mengarah pada kebenaran, maka sudah selayaknya Bupati Egi mengevaluasi kinerja kepala BPKAD. “Tentu dalam hal ini, harus mengedepankan praduga tak bersalah. Jangan sampai evaluasi terjadi karena suka atau tidak suka, tapi mestinya evaluasi karena hasil kinerja,” ucap Miftah di Kalianda, Kamis 10 Juli 2025. “Kalau kinerjanya baik, maka harus di pertahankan, tapi jika kurang memuaskan maka mesti ada perubahan kearah yang lebih baik,” lanjut Miftah. Dirinya juga merasa prihatin jika berita tentang dugaan kegiatan fiktif dilingkungan BPKAD LamSel ini benar terjadi, karena ini akan menjadi titik noda pada Kabupaten Lampung Selatan yang baru saja mendapatkan atau mencatatkan prestasi yang baik Karena menempati urutan ketiga semester pertama tahun 2025, berdasarkan survei kepuasan publik yang dilakukan oleh Litbang Radar Lampung Media Group (RLMG). “Jika benar dugaan fiktif ini tentu akan merusak tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pengelolaan keuangan di BPKAD Lamsel,” ucap Miftah dengan nada sedih. Dirinya berharap agar BPKAD dapat segera berbenah dan memperbaiki lagi, baik di bidang pengelolaan anggaran maupun kinerja yang menjadi tupoksinya. (Komar Tim,detikpk.com)

Kalianda, detikpk.com — Dugaan adanya kegiatan fiktif di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD) Lampung Selatan terus bergulir. Setelah Aqrobin dari LSM Pro Rakyat dan Gunawan Handoko pengamat politik dari PUSKAP Lampung bersuara, kini Partai Nasdem Kabupaten Lampung Selatan turut meminta agar Bupati Radityo Egi Pratama (Egi) segera Read more

Oleh kabiro Kabupaten Lebak, yang lalu

LSM Pro Rakyat Siap Bawa Dugaan Kegiatan Fiktif ke Kejati dan Minta Agar Bupati Egi Evaluasi Kepala BPKAD Lampung Selatan

Kalianda, detikpk. com — Adanya dugaan kegiatan fiktif di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Lampung Selatan, mendapat reaksi keprihatinan dari Ketua LSM Pro Rakyat Lampung Aqrobin AM, bahkan LSM yang dipimpinnya ini siap membawa persoalan ini ke Aparat Penegak Hukum (APH) yaitu ke Kejaksaan Tinggi Lampung dan sekaligus meminta Read more

Oleh kabiro Kabupaten Lebak, yang lalu