Hulu Sungai Selatan, Detikpk — Proyek rehabilitasi Jalan Negara–Muara Tapus yang digadang-gadang sebagai bagian dari peningkatan konektivitas wilayah oleh Dinas PUPR Kalimantan Selatan justru memantik kekecewaan publik. Proyek bernilai Rp3,6 miliar lebih ini baru seumur jagung, namun kondisinya sudah rusak parah. Ironisnya, dari informasi yang dihimpun diduga warga sekitar bahkan terpaksa turun tangan sendiri menambal lubang dengan semen demi keselamatan pengguna jalan.
Pekerjaan jalan yang berada di bawah tanggung jawab Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kalsel ini dipercayakan kepada kontraktor PT. Sinai Megah Utama, yang beralamat di Desa Tayur, Kecamatan Amuntai Utara. Proyek ini dimulai pada awal Mei 2025 dengan masa pelaksanaan selama 120 hari kalender dan masa pemeliharaan selama 1 tahun. Namun kenyataan di lapangan justru mengundang tanya besar.
Di berbagai titik jalan, terlihat tambalan aspal dikerjakan asal-asalan. Permukaan jalan bergelombang, lubang-lubang ditambal sekadar formalitas tanpa proses pemadatan yang benar. Bahkan, di beberapa bagian, aspal baru tidak menyatu dengan yang lama, menyisakan perbedaan ketinggian yang membahayakan pengendara.
“Baru selesai dikerjakan, tapi sudah kayak tambalan jalan bertahun-tahun rusaknya. Ini memalukan. Bukannya memberi kenyamanan, malah bikin warga repot sendiri,” keluh seorang warga Hamayung yang tiap hari melintas di jalur tersebut.
Tak tinggal diam, warga di kawasan Hamayung akhirnya turun langsung menambal lubang jalan dengan semen seadanya, bentuk nyata keprihatinan terhadap pekerjaan jalan yang dinilai buruk dan mengancam keselamatan.
“Ini proyek miliaran rupiah, bukan proyek gotong royong kampung. Tapi malah warga yang disuruh nambal pakai semen sendiri. Di mana tanggung jawab kontraktor dan pengawasan dari Dinas PUPR?” tegas seorang aktivis pemantau proyek publik.
Aktivis itu juga menyerukan agar Dinas PUPR Provinsi Kalsel segera melakukan audit teknis di lapangan dan mengevaluasi kinerja PT. Sinai Megah Utama. Bahkan jika perlu, mencabut kontrak serta mem-blacklist perusahaan tersebut dari proyek pemerintah selanjutnya.
Proyek ini sejatinya dimaksudkan untuk menunjang mobilitas warga dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun dengan kualitas pengerjaan seperti ini, publik mempertanyakan integritas pihak-pihak yang terlibat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.
Belum masuk masa pemeliharaan, jalan sudah rusak. Ini bukan hanya merugikan rakyat, tetapi juga mempermalukan institusi pemerintah. Bila dibiarkan, kondisi ini akan menambah daftar panjang proyek gagal yang hanya menguras APBD tanpa hasil nyata.
Kini, masyarakat menanti: Akankah Dinas PUPR Kalsel bersikap tegas? Atau justru memilih bungkam dan membiarkan uang rakyat terkubur di jalanan yang hancur sebelum waktunya?