Detikpk.com KUBU RAYA, KALIMANTAN BARAT — Pembangunan perkuatan tebing Sungai Berembang, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, kembali menjadi sorotan. Bukan semata karena nilai proyek yang mencapai Rp37.995.598.458, tetapi karena kondisi fisik di lapangan memunculkan pertanyaan serius mengenai progres, kualitas pekerjaan, dan efektivitas pengawasan.
Papan informasi proyek mencantumkan pekerjaan berada di bawah Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, dengan penyedia jasa PT Wirata Daya Muktitama. Masa pelaksanaan disebut 270 hari kalender, berdasarkan kontrak tertanggal 6 Februari 2026.
Pantauan pada Jumat, 4 September 2026, menunjukkan struktur perkuatan tebing telah terpasang pada sejumlah titik. Namun, kondisi sekitar pekerjaan masih menyisakan bagian yang belum tampak selesai dan belum tertata secara keseluruhan. Situasi tersebut memunculkan pertanyaan publik: sejauh mana progres sebenarnya telah dicapai dan apakah pelaksanaan di lapangan sudah sesuai target serta spesifikasi kontrak?
Nilai anggaran yang hampir Rp38 miliar tentu bukan angka kecil. Karena itu, pekerjaan tidak cukup hanya terlihat berdiri secara fisik, tetapi harus dapat dibuktikan kualitasnya, kesesuaiannya dengan perencanaan teknis, serta manfaatnya bagi masyarakat.
Sorotan juga tertuju pada sistem pengawasan. Siapa yang memastikan volume pekerjaan sesuai kontrak? Siapa yang menguji kualitas material dan konstruksi? Dan apakah setiap tahapan pekerjaan telah melalui pengawasan sebagaimana mestinya?
Pertanyaan tersebut penting dijawab secara transparan agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat mengenai kemungkinan pekerjaan mengalami keterlambatan atau tidak mencapai target.
Terlebih lagi, pembangunan perkuatan tebing sungai berkaitan langsung dengan keselamatan kawasan bantaran sungai. Jika konstruksi tidak dikerjakan sesuai standar teknis, risiko kerusakan dan kegagalan fungsi bangunan dapat menjadi persoalan di kemudian hari.
Publik tidak sedang mempersoalkan pembangunan. Justru masyarakat membutuhkan pembangunan yang benar-benar berkualitas. Yang dipertanyakan adalah bagaimana anggaran puluhan miliar tersebut diwujudkan menjadi pekerjaan yang kuat, tepat mutu, tepat volume, dan tepat manfaat.
Karena masa kontrak masih berjalan, kondisi ini belum dapat secara otomatis disebut sebagai proyek mangkrak. Namun, apabila progres di lapangan tidak sebanding dengan waktu pelaksanaan yang telah berjalan, maka dugaan perlambatan patut mendapat perhatian dan penjelasan dari pihak pelaksana maupun instansi terkait.
Kini publik menunggu keterbukaan: berapa progres pekerjaan sebenarnya, berapa volume yang telah terealisasi, apakah seluruh pekerjaan sesuai spesifikasi teknis, dan bagaimana pengawasan terhadap proyek bernilai hampir Rp38 miliar tersebut dilakukan?
Jangan sampai proyek yang dibangun untuk memperkuat tebing justru meninggalkan pertanyaan yang semakin kuat di tengah masyarakat.
Tim Lembaga Investigasi
Publisher (D)
