Kantah Kota Tangerang Selatan Teguhkan Komitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan dalam Penilaian Ombudsman RI Tahun 2026

detikpk.com

Serang – Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Seto Apriyadi, menghadiri kegiatan Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan di Pendopo Gubernur Banten, Selasa (4/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Provinsi Banten, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten beserta jajaran, serta para Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Banten.

Pelaksanaan penilaian ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian sosialisasi, entry meeting, dan koordinasi yang telah dilaksanakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten sejak pertengahan tahun 2026. Penilaian bertujuan mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus mencegah potensi maladministrasi pada seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik di Provinsi Banten.

Keikutsertaan Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan menjadi bukti nyata komitmen dalam mendukung terwujudnya tata kelola pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Seto Apriyadi, menegaskan bahwa penilaian dari Ombudsman merupakan momentum penting untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan layanan.

“Kami memandang penilaian Ombudsman bukan sekadar proses evaluasi, tetapi menjadi kesempatan untuk terus berbenah dan memastikan setiap layanan pertanahan yang kami berikan telah memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, berintegritas, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Seto Apriyadi.

Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat budaya kerja yang berintegritas, serta menghadirkan layanan pertanahan yang semakin berkualitas demi memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

(Rafiqi)