KARAWANG-BEKASI – detikpk.com – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang jatuh pada 1 Mei 2026 menjadi momentum krusial bagi peta ketenagakerjaan Indonesia. Tahun ini, dinamika perjuangan kelas pekerja terbagi dalam dua arus besar: jalur diplomasi terbuka di Monumen Nasional (Monas) dan penegasan tuntutan struktural melalui pernyataan sikap organisasi buruh.
Diplomasi Monas: Strategi Baru Said Iqbal
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengambil langkah taktis dengan mengarahkan massa buruh ke Monas. Langkah ini menyusul pertemuan strategisnya dengan Presiden Prabowo Subianto beberapa hari lalu.
Bukan sekadar perayaan, kehadiran puluhan ribu buruh di Monas membawa misi “11 Harapan Buruh”. Dua poin paling menonjol adalah desakan reformasi pajak—dengan meminta kenaikan ambang batas PTKP menjadi Rp7,5 juta—serta permintaan penurunan PPN untuk menjaga daya beli pekerja yang kian tergerus inflasi. Said Iqbal menekankan bahwa aksi di Monas harus menjadi simbol dialog damai namun tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah.
KPBI: Fokus pada Kerja Layak dan Hunian Terintegrasi
Di sisi lain, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) merilis pernyataan sikap keras bertajuk “Kerja Layak, Rumah Layak, dan Perdamaian Dunia”. KPBI menyoroti kerapuhan stabilitas kerja akibat sistem outsourcing yang dianggap masih mencekik kepastian masa depan buruh.
Poin unik dalam tuntutan KPBI tahun ini adalah desakan penyediaan 1 juta rumah layak bagi buruh. Mereka menuntut pemerintah memberikan alokasi khusus dari program perumahan nasional dengan skema subsidi negara yang terintegrasi langsung dengan kawasan industri. Hal ini dianggap sebagai solusi jangka panjang untuk menekan biaya transportasi dan meningkatkan efisiensi hidup pekerja di wilayah industri padat seperti Karawang dan Bekasi.
Menanti UU Ketenagakerjaan Baru
Satu isu yang menyatukan seluruh elemen buruh adalah mandat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023. Seluruh federasi, termasuk KPBI dan KSPI, memberikan tenggat waktu kepada pemerintah dan DPR RI untuk merampungkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru paling lambat Oktober 2026.
Regulasi baru ini diharapkan mampu mengakhiri praktik union busting (pemberangusan serikat) dan memperbaiki implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang menurut data BPJS Ketenagakerjaan masih mencatat angka kecelakaan kerja yang tinggi, yakni lebih dari 200.000 kasus per tahun.
Dinamika Lokal di Kawasan Industri
Bagi buruh di wilayah Karawang dan Bekasi, May Day 2026 bukan sekadar seremoni. Di tengah bayang-bayang PHK massal di sektor manufaktur dan digital sepanjang 2025, tuntutan akan pesangon yang dibayar penuh dan pembentukan Satgas PHK menjadi isu yang paling beresonansi di akar rumput.
Peringatan besok akan menjadi ujian sejauh mana janji-janji pemerintah dapat bertransformasi menjadi kebijakan nyata yang mampu memberikan “kepastian kerja” di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Karawang jawa barat
Penulis: SOMALA
