Hulu Sungai Utara, detikpk.com – Sebanyak 391 guru honorer yang mengajar di sekolah swasta di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) kini dihantui ketidakpastian. Insentif sebesar Rp500 ribu per bulan yang seharusnya mereka terima, belum juga cair sejak Januari hingga April 2025. Terakhir kali insentif itu mereka rasakan pada Desember 2024.
Padahal, bagi sebagian besar guru honorer swasta, insentif tersebut adalah satu-satunya harapan. Gaji bulanan mereka di sekolah swasta rata-rata hanya Rp100 ribu – bahkan ada yang tidak digaji sama sekali.
“Sudah empat bulan ini kami menunggu, tapi belum ada kejelasan. Biasanya awal April sudah cair. Sekarang malah dikabarkan belum ditandatangani oleh Bupati,” ungkap salah satu guru honorer yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi ini membuat banyak guru merasa diabaikan. Mereka kecewa karena dibandingkan dengan masa kepemimpinan sebelumnya, pencairan insentif terasa jauh lebih lambat. “Bupati yang dulu tidak sampai seperti ini, ada perhatian walaupun kami bukan ASN,” tambahnya.
Keluhan ini pun sudah sampai ke DPRD HSU. Salah satu perwakilan guru honorer menyampaikan harapannya agar persoalan ini segera ditindaklanjuti. “Mereka adalah pejuang pendidikan. Sudah selayaknya kita beri perhatian dan kepastian. Jangan biarkan mereka terus terkatung-katung,” ujarnya.
Sorotan juga datang dari tokoh pemuda HSU, Junaidi, SKM, MM. Ia menilai lambatnya pencairan insentif bukan hanya persoalan administrasi, tetapi bentuk ketidakpekaan terhadap realitas kehidupan para pendidik di lapangan.
“Insentif ini bukan sekadar bantuan, tapi bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap mereka yang terus mengabdi meski dalam kondisi serba terbatas,” kata Junaidi. “Kita bicara soal 391 orang yang digantung selama berbulan-bulan. Ini menyangkut martabat profesi guru, dan pemerintah tidak boleh membiarkan ini berlarut-larut.”
Menurut Junaidi, tidak mungkin pembangunan SDM yang berkualitas tercapai jika guru—sebagai pondasi pendidikan—tidak diberi jaminan kesejahteraan. “Bagaimana mereka bisa fokus mendidik kalau setiap hari dihantui soal makan, biaya hidup dan transportasi?”
Ia juga mendorong agar Pemkab HSU tidak hanya bersikap reaktif, tetapi mulai menyusun kebijakan jangka panjang untuk melindungi hak-hak guru honorer. “Harus ada regulasi daerah yang menjamin insentif, pelatihan, dan pembinaan karier guru. Ini bukan soal anggaran saja, tapi soal keberpihakan dan komitmen.”
Kini, semua mata tertuju pada Pemerintah Kabupaten HSU. Pertanyaannya sederhana, tapi mendesak: akankah janji itu ditepati, atau akan terus jadi narasi manis tanpa realisasi?…