Medan 14 November 2025 Media detikpk.com – Sebuah bangunan yang mulai rampung pengejaan nya di jalan restu kelurahan Helvetia timur kecamatan medan Helvetia Bangunan ini berdiri tanpa plang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ini menjadi sorotan publik. Publik menilai mengabaikan aturan. Ini terjadi pada Senin (20/10/2025).
Padahal, papan informasi PBG itu wajib terpampang jelas. Ini sesuai peraturan yang berlaku.
Saat dikonfirmasi lewat pesan Aplikasi WhatsApp, kasi trantib kelurahan helvetia timur Ia mengatakan sudah kami suratin pemilik bangunan tersebut ungkapan nya terkait persoalan bangunan tanpa plang PBG .
Namun, pembangunan ini telah berlangsung kurang lebih sebulan lamanya. Ini menjadi tanda tanya besar. Warga pun heran. Bagaimana mungkin pembangunan perumahan bisa berjalan selama itu? Ini tanpa diketahui atau ditindak oleh aparat Kelurahan setempat baik dari lurah dan camat Helvetia.
“Jika dibiarkan, ini bisa merugikan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Medan. “Setiap bangunan wajib mengurus PBG sebagai kontribusi ke kas daerah.
Praktik Serupa dan Desakan Evaluasi Kinerja Kelurahan
Ironisnya, praktik yang sama banyak terjadi di kota Medan.
Pembangunan-pembangunan ini seolah ‘tak terlihat’ oleh pejabat setempat. Atau jangan-jangan, aparat setempat ‘tutup mata’? Ini karena mereka telah mendapat pundi-pundi dari praktik yang merugikan pemerintah Kota Medan tersebut.
Oleh sebab itu, masyarakat mendesak Wali Kota Medan Rico Waas. Mereka meminta ia segera mengevaluasi kinerja jajaran Kelurahan Helvetia dan Kecamatan Helvetia timur Warga menilai pembiaran ini bisa menjadi preseden buruk. Ini juga membuka peluang terjadinya praktik pungutan liar atau gratifikasi di tingkat kelurahan. Praktik ini dapat mencoreng citra Rico Waas sebagai Wali Kota Medan.
“Jangan sampai kelurahan jadi ladang bermain bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” pinta warga lainnya. “Ini harus ditindak tegas,” tambahnya.
Menurut warga, transparansi dan penegakan aturan menjadi kunci utama. Ini penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. “Jika dibiarkan, bukan hanya merugikan keuangan daerah,” pungkasnya. “Namun juga mencederai prinsip keadilan bagi warga yang taat aturan,” tambahnya.
(Sufri Hidayat SH)
Kaparwil Sumut
