Gorontalo, Detikpk.com – Bupati Gorontalo, H. Sofyan Puhi, mendorong percepatan peningkatan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dan penertiban aset daerah saat membuka Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan Korupsi serta Tinjauan Lapangan Proyek Strategis Daerah (PSD) Tahun 2025 di Ruang Dulohupa, Kantor Bupati Gorontalo, Selasa (11/11/2025).
Kegiatan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat sistem tata kelola dan pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
Dalam arahannya, Bupati Sofyan Puhi menyoroti rendahnya progres unggah dokumen MCP oleh sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), dengan ratusan dokumen yang belum tuntas. Ia menginstruksikan evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi kendala lapangan dan mempercepat penyusunan dokumen pendukung sesuai ketentuan.
Bupati juga menegaskan pentingnya penataan dan penertiban aset daerah. Dari evaluasi ditemukan sejumlah aset belum tercatat dengan rapi, bahkan ada yang tidak ditemukan secara fisik namun masih tercatat administrasi. Penertiban aset menurut Bupati Sofyan adalah instrumen penting untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.
“Aset ini harus jelas, baik secara administrasi maupun fisik. Ini bagian dari komitmen kita membangun tata kelola yang tertib,” tegas Bupati.
Rangkaian kegiatan dimulai dengan rapat koordinasi monev pencegahan korupsi, dilanjutkan pemaparan terkait kondisi pengadaan barang dan jasa (PBJ) dalam Proyek Strategis Daerah Tahun 2025.
Peserta juga mendapatkan pemaparan tentang hasil pemantauan dan evaluasi MCSP (Monitoring Controlling Surveillance for Prevention) Tahun 2024, serta tindak lanjut rencana aksi Sistem Pengendalian Internal (SPI) Tahun 2024 di Ruang Sekda.
Bupati Sofyan Puhi menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat integritas aparatur, transparansi pengelolaan keuangan, serta kolaborasi antara Inspektorat, OPD, dan pemangku kepentingan. Ia juga menekankan tindak lanjut rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab KPK, tetapi menjadi tugas dan komitmen kita bersama,” ujarnya
Selain rapat koordinasi, KPK bersama Inspektorat Kabupaten Gorontalo melakukan peninjauan lapangan terhadap sejumlah proyek strategis daerah tahun 2025 yang progres pelaksanaannya masih di bawah 50 persen.
Proyek-proyek tersebut akan menjadi prioritas pengawalan agar sesuai target dan memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan berintegritas. Acara dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, perwakilan KPK RI, pimpinan OPD, dan tamu undangan lainnya.
( Idrak/Sitriyanti )
0 Komentar