. “Murid Harus Lewat Lumpur ke Sekolah, Kinerja Bupati dan Dinas PU Pesisir Selatan Dipertanyakan”Dan Di Anggap Gagal .

Murid SMKN 1 Silaut Terjebak Lumpur Saat Hujan, Kinerja Bupati dan Dinas PU Pesisir Selatan Dipertanyakan – “Puluhan Tahun Dibiarkan Terisolir”

Pesisir Selatan –  Detikpk.com. 5 September 2025
Kondisi jalan di Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, kembali menuai sorotan tajam. Saat curah hujan tinggi, jalan menuju SMKN 1 Silaut berubah menjadi kubangan lumpur, membuat ratusan siswa harus mempertaruhkan keselamatan demi bisa bersekolah.

Warga menilai, Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni bersama Dinas PU/PUPR seolah menutup mata terhadap penderitaan masyarakat pinggiran. Pasalnya, puluhan tahun jalan menuju sekolah tersebut tak pernah tersentuh pembangunan.

“Kenapa kami di daerah pinggiran ini sudah lama hidup terisolir? Padahal jalan sekolah ini jalan umum, fasilitas vital, tapi tidak pernah diperhatikan pemerintah. Seolah-olah kami bukan bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan,” tegas Edi, salah seorang warga setempat dengan nada kecewa.

Hingga kini, jalan menuju SMKN 1 Silaut masih berupa lumpur yang becek ketika hujan, tanpa ada tanda-tanda perbaikan. Kinerja Bupati dan Dinas PU/PUPR pun dipertanyakan publik: ada apa sebenarnya?

Kondisi ini memperlihatkan lemahnya keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola infrastruktur. Apakah anggaran pembangunan jalan tersendat? Apakah pemerintah lebih sibuk pencitraan daripada mengurusi kebutuhan dasar rakyatnya?

Padahal, jalan bukan sekadar akses fisik, melainkan penopang pendidikan dan perekonomian warga. Namun kenyataannya, siswa di SMKN 1 Silaut harus rela berjalan di tengah lumpur demi menuntut ilmu.

Sorotan publik semakin tajam lantaran pemerintah terkesan abai. Jika alasan pemerintah adalah keterbatasan anggaran, masyarakat justru bertanya: untuk apa dana APBD yang begitu besar setiap tahunnya?

Kini, publik menuntut Bupati Hendrajoni dan jajaran Dinas PU/PUPR Pesisir Selatan segera turun tangan memperbaiki jalan tersebut. Jika tidak, wajar bila masyarakat menilai bahwa kepemimpinan di daerah ini gagal memberi keadilan pembangunan bagi seluruh warganya.

(TIM/Dodi)