Mengapa Pemberantasan Pertambangan Ilegal Harus Dilakukan Bersama?
Muara Tara – Sumsel..08/08/2025. Pemberantasan pertambangan ilegal sulit dan butuh upaya bersama serta komitmen semua unsur karena pertambangan ilegal melibatkan berbagai berbagai faktor yang sangat kompleks yang satu sama lain saling terkait, baik dari aspek hukum, ekonomi, politik, hingga sosial budaya. berikut beberapa alasan utama mengapa pertambangan ilegal sulit diberantas:
1. Tumpang tindih regulasi dan lemahnya penegakan hukum
Banyak regulasi pertambangan yang tumpang tindih antar tingkat pemerintahan (pusat dan daerah), menyebabkan kebingungan dalam implementasi dan pengawasan.
Penegakan hukum cenderung lemah dan inkonsisten. Banyak pelaku tidak dikenakan sanksi tegas atau bahkan dilindungi oleh oknum-oknum aparat penegak hukum.
2. Adanya aktor “bermain di belakang layar”
1. Kegiatan tambang ilegal sering kali melibatkan oknum pejabat, aparat keamanan, dan elite lokal yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.
Mafia tambang dan kartel ekonomi memperkuat eksistensi tambang ilegal melalui kolusi dan suap.
3. Faktor ekonomi dan kebutuhan hidup masyarakat
Masyarakat lokal yang sering kali menggantungkan hidupnya dari tambang ilegal karena minimnya alternatif pekerjaan yang tersedia.
Tambang ilegal memberikan pendapatan instan dibandingkan usaha-usaha lain yang legal tapi membutuhkan waktu dan modal
4. Keterbatasan sumber daya pengawasan
Aparat pengawas pertambangan jumlahnya terbatas dan tidak cukup sebanding dengan luas wilayah pertambangan yang ada di Indonesia
Banyak lokasi tambang ilegal berada di wilayah terpencil dan sulit untuk diakses oleh pengawas, hal ini menyulitkan pengawasan secara rutin.
5. Permintaan pasar yang tinggi
Kebutuhan pasar terhadap komoditas tambang seperti emas, batu bara, dan nikel sangat tinggi, mendorong eksploitasi besar-besaran tanpa memperhatikan legalitas.
Pembeli atau perusahaan besar sering tidak peduli dengan asal-usul hasil tambang, harganya murah
6. Ketimpangan sosial dan politik lokal
Konflik kepemilikan lahan, ketimpangan penguasaan sumber daya alam, dan lemahnya pemberdayaan masyarakat adat membuat mereka terpinggirkan dan mendorong keterlibatan dalam tambang ilegal sebagai bentuk perlawanan ekonomi.
Penyelesaian PETI harus secara komperhensif seluruh elemen pemerintah tidak dapat dilakukan parsial. 🙏🏻🇲🇨
