Masyarakat Silaut Desak Bupati Pesisir Selatan Tindak Tegas PT Sukses Jaya Wood yang Diduga Serobot Lahan Warga.
Pesisir Selatan – Detikpk.com. 02/10/2025.
Sumatera Barat – Konflik agraria yang membelit masyarakat Kecamatan Silaut kembali memanas. PT Sukses Jaya Wood, sebuah perusahaan perkebunan di Kecamatan Lunang, dituding telah menyerobot lahan perkebunan milik warga Silaut. Atas persoalan ini, masyarakat yang tergabung dalam Silaut Bersatu mendesak Bupati Pesisir Selatan, H. Hendra Joni, SH., MH., untuk turun tangan dan menindak tegas perusahaan nakal tersebut.
Tuntutan Masyarakat
Dalam audiensi bersama Bupati Pesisir Selatan pada Kamis (2/10/2025), masyarakat menyampaikan sejumlah tuntutan:
1. Pengembalian Lahan – PT Sukses Jaya Wood diminta mengembalikan lahan yang telah diserobot.
2. Pencabutan Izin – Jika terbukti melanggar aturan, masyarakat mendesak pemerintah mencabut izin perusahaan.
3. Ganti Rugi – Warga menuntut kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat ulah perusahaan.
Masyarakat menilai, aktivitas perusahaan sudah jelas melanggar Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait batas wilayah di Sungai Sindang Alam atau Sungai Sindang Lama.
Sikap Bupati
Bupati Pesisir Selatan, Hendra Joni, membenarkan adanya penegasan batas wilayah tersebut dan berjanji akan menindak perusahaan yang terbukti melanggar. Namun, dalam pertemuan itu, ia berdalih keterbatasan anggaran menjadi kendala untuk segera menyelesaikan persoalan ini.
Alasan tersebut memunculkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat: apakah benar tidak ada anggaran dari APBD Pesisir Selatan untuk menangani konflik yang menyangkut hajat hidup orang banyak?
“Kalau untuk perjalanan dinas bisa ada anggaran, mengapa untuk menyelesaikan persoalan masyarakat yang sudah lama terzalimi justru tidak ada?” tegas salah satu perwakilan masyarakat Silaut.
Harapan Warga
Masyarakat menilai, Bupati seharusnya tidak hanya sekadar melakukan mediasi, tetapi juga mengambil langkah nyata berupa investigasi, penindakan, hingga pencabutan izin perusahaan jika terbukti melanggar.
“Sudah terlalu lama masyarakat Silaut dijajah oleh perusahaan oligarki di pedesaan. Kami minta pemerintah hadir dengan keberanian,” ujar perwakilan Silaut Bersatu.
Kini, warga menanti langkah konkret dari Bupati Pesisir Selatan. Harapan mereka jelas: keadilan atas tanah yang menjadi sumber penghidupan.
(Tim/BM/Dodi)
