KPK, KEJAGUNG, DAN POLRI TAK BERANI SENTUH KASUS-KASUS HERMAN DERU.
Dari Villa Gandus hingga RS Fatimah, Bayang-Bayang Kekuasaan Membungkam Penegakan Hukum di Sumatera Selatan.
Palembang, – Detikpk.com. 13 September 2025. Sumatera Selatan kembali menjadi sorotan, bukan hanya karena hiruk-pikuk politik lokal menjelang periode kepemimpinan baru, tetapi juga karena dugaan kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang menyeret nama Gubernur Herman Deru dan keluarganya.
Sejumlah kasus besar seperti Villa Gandus, Bank Sumsel Babel, proyek timbunan Keramasan, KORMI, hingga RS Fatimah, disebut-sebut berhubungan langsung dengan lingkaran kekuasaan. Namun, yang lebih mencolok adalah sikap lembaga penegak hukum: KPK, Kejaksaan Agung, hingga Polri seolah bungkam dan tak berani bergerak.
Fenomena ini kembali mempertegas adagium klasik: hukum di Indonesia tajam ke bawah, tumpul ke atas.
1. Villa Gandus: Properti Elit di Atas Kepentingan Publik.
Proyek pembangunan dan kepemilikan Villa Gandus diduga berkaitan erat dengan keluarga Herman Deru. Publik mempertanyakan bagaimana properti elit tersebut berdiri di atas lahan strategis dengan aliran dana yang belum jelas asal-usulnya.
Hingga kini, tidak ada upaya serius dari aparat hukum untuk menelusuri jejak keuangan maupun relasi bisnis yang melibatkan keluarga penguasa daerah.
2. Bank Sumsel Babel: Simbol Oligarki Keuangan Daerah.
Sebagai bank pembangunan daerah, Bank Sumsel Babel seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Namun, publik justru menyoroti dugaan praktik rente politik, mulai dari kredit macet bernilai miliaran hingga intervensi politik dalam penempatan direksi.
Nama Herman Deru dan keluarganya tak jarang disebut, namun Kejaksaan maupun KPK tak kunjung melakukan audit investigatif yang transparan.
3. Timbunan Keramasan: Proyek Fantastis, Kualitas Dipertanyakan
Proyek timbunan lahan di kawasan Keramasan menelan anggaran besar, namun pengerjaannya dianggap bermasalah. Isu makeup, pengadaan fiktif, hingga keterlibatan perusahaan yang dekat dengan kekuasaan menguat.
Meski laporan masyarakat dan aktivis terus bermunculan, kasus ini tetap jalan di tempat.
4. KORMI: Olahraga Jadi Lahan Bisnis
Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Sumsel dipimpin oleh keluarga inti Herman Deru. Publik menilai dana hibah dan anggaran kegiatan olahraga justru lebih banyak menjadi ajang bisnis keluarga, ketimbang mendorong partisipasi masyarakat.
5. RS Fatimah: Bisnis Kesehatan Berbalut Politik.
Rumah Sakit Fatimah juga masuk sorotan publik. Dugaan penguasaan bisnis kesehatan oleh keluarga besar penguasa daerah semakin memperlihatkan bagaimana layanan publik terkoordinasi kepentingan elit.
Di tengah mahalnya biaya kesehatan dan sulitnya akses bagi rakyat kecil, hal ini menjadi simbol ketimpangan sosial.
Mengapa Aparat Hukum Bungkam?
Pertanyaan terbesar masyarakat adalah: mengapa KPK, Kejaksaan, dan Polri seolah tak berdaya?
Beberapa analisis menilai:
Faktor politik nasional: Herman Deru dinilai memiliki jejaring kuat dengan pusat kekuasaan.
Kalkulasi pragmatis aparat hukum: Menyentuh kasus ini bisa mengancam karier dan posisi strategis.
Budaya impunitas daerah: Pejabat kerap membangun “tameng politik” untuk melindungi keluarga dan kroninya.
Krisis Kepercayaan Publik.
Mandeknya penegakan hukum membuat masyarakat semakin apatis. Rakyat kecil bisa dikejar hukum hingga ke akar-akarnya, sementara elit politik melenggang aman.
Situasi ini berpotensi:
Menurunkan legitimasi hukum dan aparat penegak hukum.
Menguatkan oligarki politik-ekonomi di daerah.
Membuka semakin lebarnya jurang ketidakadilan sosial.
Saatnya Publik Mengawal.
Kasus Villa Gandus, Bank Sumsel Babel, Timbunan Keramasan, KORMI hingga RS Fatimah hanyalah sebagian kecil potret kerusakan sistem di Sumatera Selatan. Diamnya aparat hukum bukan berarti kasus ini bersih, melainkan menunjukkan rapuhnya independensi hukum di hadapan kekuasaan.
Jika lembaga resmi tak bergerak, maka masyarakat sipil harus terus bersuara. Tanpa tekanan publik, kasus-kasus ini hanya akan menjadi arsip laporan tanpa tindak lanjut.
Penulis:
Ali Pudi
Aktivis 98, Jurnalis, Analis Ekonomi & Politik Dodi
