Tangerang, detikpk.com (aktual,fakta,terkini) – Dengan Salah Satu Tokoh Muda Nasional dn Juga Sebagai Politisi ARVINDO NOVIAR Tentang Program Pemerintah Prabowo-Gibran Mengenai Makan Siang Gratis Bagi Anak-anak Sekolah maka Dia Berpendapat bahwa:
Setiap negara yang ingin bertahan di abad ini memerlukan fondasi yang konkret. Salah satunya adalah kecukupan gizi. Tanpa tubuh yang sehat dan otak yang berkembang baik, tidak ada kapasitas manusia yang bisa diandalkan untuk menjalankan sistem ekonomi, teknologi, dan pendidikan. Namun di Indonesia, urusan gizi masih diperlakukan sebagai tanggung jawab rumah tangga, bukan kebijakan negara. Ibu hamil yang kekurangan zat besi dan protein tidak masuk dalam prioritas belanja fiskal. Anak-anak yang datang ke sekolah dalam kondisi lapar tidak dianggap sebagai indikator kegagalan struktural. Ketimpangan asupan gizi terus berlangsung, tetapi tidak pernah menjadi ukuran utama dalam evaluasi pembangunan nasional.
Negara-negara lain telah menjadikan gizi sebagai kebijakan publik yang serius. Vietnam menurunkan angka stunting ke 19 persen dengan program intervensi gizi terpadu. Korea Selatan menyelesaikan masalah kekurangan gizi sejak 1980-an dan menjadikannya bagian dari sistem pendidikan. Tiongkok mengintegrasikan makan siang bergizi dengan pencapaian akademik, sementara Finlandia memastikan seluruh siswa, tanpa memandang status ekonomi, menerima makan siang bergizi setiap hari. Semua kebijakan itu lahir dari kesadaran bahwa pendidikan dimulai dari tubuh yang cukup makan.
Sementara itu di Indonesia, ketimpangan gizi telah menjadi bagian dari struktur sosial yang dibiarkan berlangsung. Di perkotaan, sarapan digantikan mi instan dan teh manis. Di desa, ibu hamil bertahan dengan nasi dan sayur rebus tanpa protein hewani. Di ruang kelas, banyak anak tertidur karena tubuh mereka lemah, bukan karena guru tidak menarik. Data resmi menunjukkan 21,6 persen balita mengalami stunting, sementara anemia pada ibu hamil mencapai 48,9 persen. Di balik angka itu tersembunyi konsekuensi yang tidak bisa dipulihkan. Gizi yang buruk pada masa kehamilan dan usia dini berdampak pada struktur otak, daya tahan tubuh, dan kapasitas belajar. Ini bukan sekadar persoalan medis, melainkan ancaman terhadap masa depan kolektif.
Kualitas sumber daya manusia menjadi batas atas dari seluruh ambisi negara. Bonus demografi kehilangan makna jika generasi muda tumbuh tanpa asupan gizi yang layak. Transformasi digital tidak mungkin berhasil jika peserta didik mengalami gangguan kognitif. Hilirisasi industri tidak akan menghasilkan nilai tambah jika tenaga kerja tidak sanggup menyerap teknologi. Transisi energi memerlukan pemikir, peneliti, dan teknokrat, bukan sekadar operator. Semua itu mensyaratkan tubuh yang kuat dan pikiran yang jernih. Tidak ada kebijakan besar yang dapat dijalankan oleh generasi yang tumbuh dalam kekurangan.
Dalam kerangka inilah kebijakan Makan Bergizi Gratis perlu dibaca. Ia bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan koreksi terhadap arah pembangunan yang terlalu lama meminggirkan tubuh rakyat. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, negara mulai menata ulang prioritas dengan menjadikan makan bergizi sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Negara tidak hanya memberikan informasi gizi, tetapi turun tangan secara langsung melalui penyediaan makanan bergizi di sekolah dan komunitas, dengan skema yang terukur dan berkelanjutan.
Kebijakan ini menuntut kolaborasi lintas sektor. Kementerian pertanian, pendidikan, kesehatan, dan perindustrian harus bekerja dalam satu sistem. Petani lokal harus menjadi pemasok utama bahan pangan. Dapur komunitas dikelola oleh tenaga kerja perempuan dari desa setempat. Sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi ruang pemulihan bagi anak-anak yang sebelumnya tidak mendapatkan asupan cukup. Dalam satu piring makan, negara menyatukan kembali kebijakan gizi, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pendidikan yang bermakna.
Namun seperti semua kebijakan publik, risiko tetap ada. Beberapa pelaksanaan program tercatat menyimpang. Mark-up.
(Ali Gulo) Wartawan Tangerang
